ACEH TIMUR | lintasberitaindonesia.com – Daftar nama PNS yang menerima bantuan JADUP di Desa Seuneubok Tuha, Kecamatan Pante Bidari, Aceh Timur, terungkap. Dua nama PNS yang terdaftar adalah Marzuki AR dan Abdul Hadi. Informasi ini marak menimbulkan kecurigaan dan kekecewaan di kalangan masyarakat, karena bantuan JADUP seharusnya diperuntukkan bagi warga terdampak banjir yang tidak mampu, bukan PNS. (Rabu, 15 April 2026).
“Desa Seuneubok Tuha, Kecamatan Pante Bidari Kabupaten Aceh Timur, terlibatnya kasus dua PNS tersebut saudara dan sekeluarga satu rumah terima bantuan JADUP tahap 1.2026” Sekdes Desa Seuneubok Tuha, M Yusuf “belum beri pernyataan resmi.
Mengenai Kasus yang serupa di Aceh Timur, saat ini, disinyalir data warga akibat perbuatan oknum maraknya terjadi penyalahgunaan data dan kurangnya pengawasan. Aturan jelas, PNS dan aparatur desa tidak berhak terima bantuan sosial karena sudah terima gaji negara. Kami minta Bupati dan APH lain segera tindaklanjuti kasus ini!
Camat Pante Bidari, Darkasyi SE, ketika dimintai konfirmasi tentang kasus dua nama PNS di Seuneubok Tuha yang menerima bantuan JADUP, jawabannya agak kurang jelas. Dia bilang bahwa data warga penerima bantuan diserahkan oleh kepala desa, dan kecamatan sudah meneruskan ke kabupaten. Darkasyi juga menyarankan untuk tanyakan ke Dinas Sosial Aceh Timur untuk informasi lebih lanjut.
¹ Sepertinya, Darkasyi tidak memberikan jawaban yang spesifik tentang kasus PNS yang menerima JADUP, jadi mungkin perlu konfirmasi lebih lanjut ke pihak Dinas terkait. Hubungi Dinas Sosial Aceh Timur untuk klarifikasi?
Berdasarkan informasi: yang dikutip oleh pewarta media ini dari sumber yang tidak mendapatkan bantuan jadup maupun bantuan lainnya, kata Muhammad Abang warga desa Seuneubok Tuha.
Terbaru per awal 2026, kebijakan Pemerintah Kabupaten Aceh Timur tidak membolehkan PNS menerima bantuan sosial (bansos) yang diperuntukkan bagi masyarakat kurang mampu (misalnya BLT atau PKH). Namun, Pemkab Aceh Timur secara resmi menyalurkan bantuan kompensasi kesejahteraan yang sah bagi ASN, yaitu: Kucuran anggaran THR bagi ASN, anggota DPRK, dan kepala daerah sebesar Rp44 miliar, merujuk pada Perbup Aceh Timur No. 11 Tahun 2026.
Diketahui, oknum PNS tersebut menerima bantuan JADUP sejak tahap pertama penyaluran dan berencana mengambil tahap kedua. Hal ini semakin memperburuk kasus penyalahgunaan wewenang yang terjadi. Gaji ke-13: Direncanakan cair sesuai mekanisme untuk meningkatkan kesejahteraan ASN. TPP): Diberikan berdasarkan kinerja dan kehadiran melalui e-Kinerja.
Jika PNS kedapatan menerima bansos masyarakat (Bansos Kemensos/daerah), mereka wajib mengembalikan dana tersebut sesuai dengan Peraturan Bupati dan instruksi pusat.
Terungkapnya PNS 2 kali menerima bantuan: 1 JADUP dan 2 Stimulan Isi Hunian. “Marzuki AR ada, bang Abdul Hadi ada juga, bandua kaleuh geucok bang,” kata narasumber penyaluran bantuan kantor pos Simpan Ulim.
Bedasarkan Peraturan Menteri Sosial (Permensos) No 7 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Adaptif Kebencanaan, PNS tidak berhak menerima JADUP. Aturan ini mengatur bahwa bantuan adaptif kebencanaan hanya diberikan kepada masyarakat yang terdampak bencana banjir dan warga tersebut tidak memiliki penghasilan dan pendapatan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari.
Pasal 5 ayat (2) Permensos No. 7 Tahun 2022 menyebutkan bahwa penerima bantuan adaptif kebencanaan adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat, yaitu terkena dampak bencana, tidak memiliki pendapatan yang cukup, dan tidak sedang menerima bantuan lain yang sama. Jadi, PNS tidak termasuk dalam kategori penerima JADUP karena mereka sudah menerima gaji dan tunjangan dari pemerintah.
Pihak berwenang APH Aceh Timur, diminta untuk mengusut tuntas kasus ini dan segera mengambil tindakan hukum kasus ini terbukti adanya penyalahgunaan wewenang desa tersebut.
( Muhazir )
